Dalam Pasal 86 ayat (2) draf revisi UU HAM, rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM harus ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Dampak paling serius akan dirasakan oleh masyarakat dan korban pelanggaran HAM yang selama ini bergantung pada Komnas HAM ...

KemenHAM evaluasi 407 instansi untuk atasi aduan pelanggaran HAM yang masih tinggi. Program ini tingkatkan standar ...

Padahal, Komnas HAM selama ini menjadi institusi utama yang menerima dan menangani ribuan aduan dugaan pelanggaran HAM setiap ...

DPR mengkritik wacana status aktivis HAM bakal ditentukan oleh tim asesor Top 3 news hari ini terkait Komnas HAM merilis ...

Komnas HAM menilai revisi UU HAM menjadi puncak dari upaya sistematis untuk mengerdilkan dan mendelegitimasi lembaga tersebut ...

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegam mendesak kepada Presiden Prabowo ...

TEMPO.CO, Jakarta-- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ...

Komnas HAM merilis pemantauan dan Penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua yang terjadi pada tahun 2025 hingga awal 2026.

Pemerintah akan memberikan bantuan ekonomi hingga pensiun kepada korban dan keluarga korban setelah mengakui adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Menteri Koordinator Politik, ...

Komnas HAM menemukan dugaan pelanggaran HAM saat aksi 2025. Aparat disorot karena penggunaan kekuatan berlebih dan pembatasan kebebasan berekspresi. Komisi III DPR menegaskan tak boleh ada lagi pelang ...

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan masih ada 12 kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas. Menurutnya, berkas penyelidikan kasus tersebut telah diselesaikan Komnas HAM. Kasus tersebut ...